Jaksa Penuntut Umum dari KPK mengungkapkan bahwa Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, diduga menerima uang loket senilai Rp100 juta per bulan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Uang tersebut diduga merupakan permintaan Silmy melalui Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setiaji. Kasus ini mencakup total pemerasan sebesar Rp168,92 miliar dan gratifikasi Rp33,94 miliar dari 2021 hingga 2026.
Silmy terancam pidana berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Komentar 0