Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadapnya dan pejabat negara lainnya dengan objektif dan transparan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses hukum harus mematuhi peraturan yang berlaku tanpa informasi yang ditutup-tutupi. Kasus ini dianggap serius karena mencakup informasi sensitif yang dapat membahayakan kedaulatan negara.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah belum mengetahui secara jelas motif di balik penyadapan tersebut, karena penyidikan masih berlangsung. Ia menyatakan bahwa sasaran penyadapan tidak hanya terbatas pada Kepala Negara tetapi juga mencakup menteri dan tokoh politik lainnya. Proses penyidikan akan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik mengenai tujuan di balik tindakan tersebut.
Kepolisian sudah menetapkan tiga personel sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, menyebutkan bahwa setelah memeriksa saksi dan menyita barang bukti, ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Mabes Polri. Prasetyo menekankan pentingnya pelayanan publik tetap berjalan meskipun ada kasus ini, dan meminta masyarakat tidak khawatir karena tindakan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu.
Komentar 0