Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini dapat diakses publik melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, sehingga masyarakat, terutama pekerja dan pemberi kerja, dapat memahami hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya.
UU ini mencakup 313 pasal yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja hingga pelindungan dan kesejahteraan pekerja. Menaker Yassierli menekankan pentingnya pemahaman tentang UU ini bagi semua pemangku kepentingan untuk memastikan pelindungan ketenagakerjaan yang komprehensif. RUU ini disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden pada 6 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
Komentar 0