Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), mengungkapkan bahwa ia telah bertemu dengan Kapolri untuk mendiskusikan rekomendasi reformasi Polri. Pertemuan ini diadakan pada Jumat (7/11) untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dikumpulkan oleh KPRP tidak diabaikan oleh pihak-pihak berwenang. Jimly menekankan pentingnya dukungan terhadap Kapolri dalam melakukan pembenahan internal untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dia juga mengingatkan bahwa meskipun beberapa rekomendasi telah disetujui oleh Presiden, masih ada aspek-aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh DPR, termasuk keputusan dari pengadilan. KPRP telah menyerahkan laporan berisi 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026, yang mencakup enam poin utama rekomendasi untuk reformasi Polri.
Rekomendasi tersebut antara lain mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawasan independen, dan penataan jalur karier anggota Polri agar lebih transparan. Selain itu, terdapat pembatasan penugasan anggota Polri di luar struktur serta perbaikan dalam aspek kelembagaan dan manajerial.
KPRP juga mendorong revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan penyesuaian aturan turunan lainnya, dengan target implementasi reformasi yang berlangsung hingga 2029. Jimly berharap langkah-langkah ini dapat memperkuat integritas dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya.
Komentar 0