Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menilai tindakan Kapolri terhadap mantan Kapolres Sukoharjo, AKBP Andhika Dharma Sena, pasca-penggeledahan di pondok pesantren merupakan langkah yang tepat. Ia mengingatkan pentingnya evaluasi untuk menjaga kepercayaan umat Islam terhadap aparat kepolisian.
Menurut Yusril, penggeledahan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, mengingat Indonesia memiliki peraturan tentang pemberantasan terorisme dan hukum acara pidana yang mengutamakan hak asasi manusia. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam konteks pendidikan keagamaan yang sensitif.
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, juga menegaskan agar insiden penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran dijadikan pelajaran bagi pimpinan Polri. Ia berharap pelaksanaan tugas di satuan kerja dilakukan dengan profesionalisme dan proporsionalitas.
AKBP Andhika telah dimutasi dari jabatannya dan sedang menjalani pemeriksaan etik. Posisi Kapolres Sukoharjo kini diisi oleh AKBP Indra Maulana Saputra. Penggeledahan yang dilakukan terkait dengan penyidikan kasus pembakaran warung makan di Sukoharjo, yang telah menimbulkan keluhan dari santri dan pengasuh pondok pesantren.
Komentar 0