Polandia sedang menghadapi krisis politik dan konstitusional setelah penangguhan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bogdan Swieczkowski dan Bartlomiej Sochanski, selama satu bulan. Keputusan ini memicu tuduhan kudeta yang memanas dengan demonstrasi dari pendukung PiS dan pengerahan polisi antihuru-hara. Perseteruan ini merupakan bagian dari konflik panjang antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dan kubu nasionalis-konservatif yang berkuasa sebelumnya.
Krisis ini berakar dari reformasi peradilan yang dilakukan Partai Law and Justice (PiS) selama masa jabatannya. Tusk, setelah memenangkan pemilu 2023, berupaya memulihkan independensi peradilan, tetapi dihadapkan pada penolakan dari Presiden Karol Nawrocki terhadap sejumlah hakim baru. Ketegangan meningkat ketika MK menyatakan Swieczkowski masih menjabat, sementara demonstrasi di luar gedung MK dan tindakan pemerintah menambah kompleksitas situasi.
Komentar 0