Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Katalog Elektronik terbaru untuk memperkuat pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bimtek yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ini mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 dan bertujuan untuk memastikan eksekusi anggaran daerah sesuai hukum.
Kepala BPSDM Sumbar, Medi Iswandi, menekankan pentingnya penguasaan regulasi baru agar ASN dapat menjalankan tugas dengan baik. Bimtek ini bukan pelatihan reguler, melainkan dirancang untuk menyesuaikan kurikulum dengan regulasi terbaru, dengan fokus pada peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP).
Acara yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 50 peserta dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ratusan alumni pelatihan pengadaan secara daring. BPSDM menghadirkan narasumber dari Jakarta untuk memberikan materi dan simulasi penggunaan aplikasi e-katalog terbaru.
Pemprov Sumbar berharap kegiatan ini dapat meningkatkan indeks integritas pengadaan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pada hari yang sama, juga dilaksanakan Pelatihan Sosial Kultural untuk membentuk karakteristik ASN yang inklusif di lingkungan kerja mereka.
Komentar 0