Setelah Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah, sejumlah politisi mendorong DPR untuk mengambil tindakan. Mereka menekankan pentingnya respons terhadap putusan ini, yang diharapkan dapat mencegah masalah berlanjut hingga 2029. Pakar hukum menilai tindakan selanjutnya sangat tergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin koalisi mayoritas di parlemen.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga tidak menemukan bukti yang mendukung kepemilikan ijazah Gibran, yang membuat situasi ini semakin rumit. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa masalah ini bukan sekadar administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental syarat pendidikan dalam konstitusi. PDIP dan PKS sedang menjajaki dialog antarpartai untuk mengajukan hak angket terkait putusan MA.
Partai Gerindra juga menyarankan penyelesaian masalah ini melalui jalur konstitusional dan menekankan pentingnya penjelasan dari kementerian terkait tentang implikasi putusan MA terhadap pencalonan Gibran. Mereka berpendapat bahwa keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan harus disikapi serius dan tidak boleh disamakan dengan kedudukan Gibran sebagai wapres.
Pakar hukum tata negara, Titi Anggraini, mengingatkan bahwa jika DPR tidak mengambil langkah, publik akan melihatnya sebagai ketidakpatuhan terhadap proses hukum. Hal ini dapat berimplikasi negatif terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah, dan jika dibiarkan, bisa menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan hingga 2029.
Komentar 0