Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi IX DPR RI memperkuat koordinasi dalam penanganan dan pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari NTT. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk melindungi hak-hak PMI. Pertemuan ini membahas berbagai aspek, termasuk pengawasan jalur keberangkatan dan edukasi masyarakat.
Ketua Tim Kunker DPR RI, Charles Honoris, menyoroti pentingnya evaluasi penempatan dan pemulangan PMI, serta pemetaan akar masalah PMI bermasalah. BP3MI NTT mencatat bahwa 90 persen PMI asal NTT bekerja di Malaysia, banyak di antaranya berstatus nonprosedural. Sejak tiga tahun terakhir, 911 PMI telah dipulangkan karena berbagai masalah.
Polda NTT juga berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan PMI ilegal, termasuk anak-anak dan perempuan.
Komentar 0