DPR sebut perundungan tidak bisa ditolerir dan pemerintah harus gerak cepat

Kasus perundungan di lingkungan pendidikan dianggap tidak bisa ditoleransi lagi, menurut Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro. Dia menegaskan pentingnya pemerintah bergerak cepat untuk menangani masalah ini, dengan fokus pada perlindungan terhadap korban dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan serta budaya sekolah yang aman. Agung juga mencatat bahwa setiap laporan perundungan harus ditangani serius tanpa menutupi demi menjaga nama baik institusi pendidikan.