Pemerintah Pakistan akan menerapkan regulasi baru berupa kewajiban ekspor 12 persen untuk produsen lokal, yang diperkirakan akan menguntungkan merek otomotif China dan memicu sengketa dagang dengan Jepang di WTO. Kebijakan ini merupakan bagian dari Automotive Industry Development Policy (AIDP) 2026-31 yang disetujui Perdana Menteri Shehbaz Sharif pada 9 September. Target ekspor diharapkan meningkat dari 10 persen menjadi 12 persen pada 2031, dengan sanksi bagi produsen yang tidak memenuhi target.
Jepang telah mengajukan keberatan atas regulasi ini, yang dianggapnya tidak sesuai dengan Perjanjian WTO. Sementara itu, industri otomotif Pakistan menilai kebijakan ini cenderung menguntungkan pabrikan China, karena insentif yang lebih besar dibandingkan dengan pabrikan Jepang.
Komentar 0