Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di kementeriannya. Ossy menegaskan pihaknya akan kooperatif dan mendukung semua proses hukum yang berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya tidak berspekulasi mengenai substansi perkara sebelum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
Ossy memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan normal meskipun tengah berlangsung proses hukum. Ia telah melakukan pengecekan di beberapa Kantor Pertanahan untuk memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanan publik akibat isu ini.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kementerian ATR/BPN pada 14 September, menangkap 17 orang termasuk pejabat tinggi di BPN, serta mengamankan uang tunai yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. OTT ini berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor dan dugaan gratifikasi.
Komentar 0