Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat untuk menyelesaikan masalah agraria dan memperkuat kepastian hukum hak tanah masyarakat. Dalam pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN Kalbar, Mujahidin Ma’ruf, Norsan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN untuk mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan. Ia mengapresiasi dedikasi BPN selama ini dalam legalisasi aset dan penanganan sengketa, serta berharap kerjasama yang telah terjalin dapat berlanjut meskipun ada pergantian pejabat.
Mujahidin Ma’ruf juga mengungkapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah yang menjadi kunci dalam menjalankan program pertanahan.
Komentar 0