Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) menganggap kehadiran Badan Reforma Agraria (BRAN) sebagai harapan baru dalam penanganan dan pencegahan konflik agraria yang berkeadilan. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa BRAN sangat penting dalam menangani masalah agraria yang selama ini mengalami banyak kendala. Komnas HAM telah menyusun Peta Jalan Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM sebagai panduan bagi BRAN dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
Komnas HAM juga menjajaki kerja sama dengan BRAN, termasuk dalam memetakan kasus agraria prioritas yang perlu diselesaikan. Anis menekankan bahwa banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan akses keadilan akibat konflik pertanahan yang berkepanjangan. Hal ini membuat harapan terhadap BRAN menjadi sangat besar, terutama untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang terlibat.
Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, menyoroti latar belakang kepemimpinan BRAN dari unsur kepolisian yang diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindakan di lapangan. Dengan dukungan ini, diharapkan penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan dengan lebih cepat dan adil, memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Komentar 0