Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan bahwa 132 daerah di 26 provinsi akan menerapkan pengurangan dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mendaftar tanah untuk pertama kali.
Dari 132 kabupaten/kota tersebut, 90 di antaranya akan memberikan pembebasan BPHTB, sementara 42 lainnya akan mengurangi pajak ini. Dengan dukungan pemerintah daerah, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat mendaftarkan hak atas tanah mereka dan mendapatkan kepastian hukum.
Kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meringankan beban masyarakat. Kementerian ATR/BPN berharap kerjasama ini dapat terus diperkuat, sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam pendaftaran tanah.





Komentar 0