Mafia tanah masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan lebih dari 58.000 kasus tercatat dalam 12 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa 35.294 kasus atau 60 persen telah diselesaikan hingga November 2026, menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani isu ini.
Tahun 2026 sendiri mencatat 3.392 kasus baru, ditambah 21.000 kasus lama, dengan total sekitar 24.392 kasus. Dari total tersebut, 1.164 kasus berhasil diselesaikan. Kementerian ATR/BPN membedakan penanganan kasus tanah menjadi tiga kategori: sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, yang masing-masing memiliki dampak dan metode penyelesaian yang berbeda.





Komentar 0