Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendorong pengembang perumahan untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) demi pembangunan fasilitas sosial dan umum. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Nur Chaidir, menegaskan bahwa penyerahan PSU adalah kewajiban setiap pengembang yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Untuk mempercepat proses ini, Pemkab bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan pendampingan dan memastikan kelancaran administrasi.
Dari 360 pengembang di Kabupaten Bekasi, sekitar 160 di antaranya telah menyelesaikan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah, sementara sisanya masih dalam proses. Chaidir mengakui bahwa proses penyerahan tidaklah mudah karena melibatkan pengambilalihan aset pengembang, termasuk sarana dan prasarana. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pengembang, dan BPN sangat penting untuk menyelesaikan administrasi dan teknis serah terima.
Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak agar penyerahan PSU dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, fasilitas yang diserahkan dapat dikelola dan dipelihara dengan baik demi kepentingan masyarakat setempat.





Komentar 0