Setiap sepiring nasi yang kita nikmati memiliki perjalanan panjang dan rentan. Rantai pasok pangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerentanan fisik bahan baku hingga fluktuasi harga yang dipicu oleh perubahan iklim, pandemi, dan konflik geopolitik. Dalam konteks ini, diperlukan strategi dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Transformasi sistem pangan dengan pendekatan berbasis sistem menjadi penting agar semua komponen, dari produksi hingga konsumsi, dapat berjalan secara harmonis.
Pemerintah telah mengambil langkah melalui pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun, keberadaan Bapanas harus didukung oleh tata kelola sistem pangan yang solid. Untuk mengatasi kerentanan dan menciptakan sistem yang lebih resilien, ada tiga aksi yang perlu dilakukan: menyusun peta jalan sistemik, mengembangkan sistem adaptif terhadap ketidakpastian, dan memperkuat pelibatan seluruh stakeholder.
Peta jalan yang komprehensif harus mencakup identifikasi masalah pangan dari hulu ke hilir, mulai dari gejolak harga hingga isu gizi masyarakat. Selain itu, sistem adaptif perlu disiapkan untuk menghadapi berbagai skenario perubahan iklim dan geopolitik. Ketika krisis terjadi, pemerintah harus siap dengan strategi mitigasi yang tepat agar tidak terjebak dalam kebingungan.
Partisipasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Suara petani dan konsumen harus didengar agar kebijakan pangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketahanan pangan Indonesia dapat terjaga dan semakin kuat di masa depan.
Komentar 0