DPRD NTB lakukan konsultasi ke Kemenkum terkait polemikPAW

Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat berencana melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum untuk membahas polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, menegaskan pentingnya mengikuti aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, dan memastikan proses PAW akan diambil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menyatakan bahwa pimpinan DPRD tidak memiliki kepentingan untuk membela salah satu pihak dalam konflik internal PPP.