Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah, provinsi, dan pusat harus bersinergi untuk mencegah masyarakat tergiur menjadi PMI nonprosedural. Edukasi dan sosialisasi mengenai risiko jalur tidak resmi sangat penting untuk dilakukan.
Data menunjukkan bahwa pemulangan PMI nonprosedural dari Kalimantan Barat terus terjadi, dengan 5.623 orang dipulangkan pada 2025 dan 5.105 orang pada 2026. Kasus PMI nonprosedural di Pontianak juga menunjukkan penurunan, namun masih menjadi perhatian serius. Bahasan berharap sinergi ini dapat mengidentifikasi agen ilegal dan jalur pemberangkatan yang tidak resmi.
Komentar 0