Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Bahlil menyatakan bahwa ESDM akan menjadi koordinator dalam proses ini dan telah mengeluarkan surat resmi untuk memulai rapat penyusunan DIM. RUU Migas merupakan inisiatif dari DPR, sehingga lembaga eksekutif bertugas untuk menyusun DIM-nya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. BUK Migas diharapkan dapat meningkatkan lifting dan kepastian berusaha, serta memberikan kemudahan izin bagi kontraktor di sektor hulu migas. Bahlil menekankan pentingnya fleksibilitas BUK Migas dalam negosiasi dan kerja sama pengelolaan migas, meskipun ia belum dapat menjelaskan apakah BUK Migas akan menggantikan SKK Migas.
Komentar 0