Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berupaya mengatasi kendala dalam pelayanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama jenis solar, untuk memastikan kelancaran transportasi dan distribusi barang. Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menekankan pentingnya penanganan masalah teknis terkait penggunaan barcode/QR code di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar tidak menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku usaha transportasi.
Dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait, dibahas masalah pemindaian QR code yang sering kali gagal saat truk kontainer berada di depan nozzle, berpotensi merugikan pengemudi. Pemprov Sulteng berencana mengajukan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta kebijakan khusus dalam situasi teknis yang tidak dapat dihindari. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses BBM bersubsidi saat terjadi kendala.
Gubernur juga meminta Pertamina dan Hiswana Migas untuk melakukan sosialisasi mengenai pembelian BBM yang bijak dan tidak berlebihan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan, Pertamina dan Hiswana Migas sepakat untuk menugaskan pegawai khusus untuk mendampingi penggunaan barcode/QR code dan melakukan pengecekan awal terhadap truk kontainer yang antre di SPBU.
Komentar 0