Komisi A DPRD DIY mendesak Menteri Keuangan yang baru, Suahazil Zahara, untuk mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD). Ketua Komisi A, Eko Suwanto, menekankan pentingnya dana TKD untuk mendukung otonomi daerah dan program publik. Ia berharap Menkeu memahami bahwa pembangunan idealnya dimulai dari bawah, bukan hanya dari pusat.
Pemangkasan anggaran yang terjadi, termasuk Dana Keistimewaan dan Dana Desa, berisiko menghambat pembangunan dan layanan publik. DPRD DIY berharap Menkeu yang baru dapat membatalkan pemangkasan dan meningkatkan alokasi fiskal untuk mendukung rencana pembangunan daerah yang lebih baik.
Komentar 0