Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendukung pembahasan 15 RUU terkait kabupaten dan kota yang disusun oleh Komisi II DPR. Dalam rapat kerja, Tito mengusulkan agar pembahasan tidak mencakup titik koordinat wilayah, untuk menghindari perdebatan yang dapat menunda proses legislasi. RUU tersebut mencakup kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Tito menekankan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan dalam sistem pemerintahan daerah. Ia memberikan tiga catatan penting terkait pembahasan RUU, yaitu dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah. Tito juga mengingatkan agar isu penataan kewilayahan tidak sampai pada titik koordinat, yang berpotensi menimbulkan konflik dan debat panjang.
Selain itu, Tito menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi daerah untuk menentukan nama ibu kota dalam pembahasan RUU ini. Pemerintah setuju untuk membentuk Panja guna membahas 15 RUU tersebut.
Komentar 0