Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak penguatan pengawasan atas penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Menurut PB IDI, akses masyarakat untuk membeli antibiotik tanpa resep masih sering terjadi di apotek dan sarana ritel obat lainnya. Hal ini bertentangan dengan UU No.
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa antibiotik harus diberikan berdasarkan resep dokter. Edukasi kepada masyarakat diharapkan berjalan seiring dengan pengawasan distribusi antibiotik, untuk mencegah risiko penggunaan yang tidak tepat, yang dapat menyebabkan resistensi antimikroba. PB IDI menekankan perlunya kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan organisasi profesi dalam pengawasan ini.





Komentar 0