Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk memberhentikan tidak dengan hormat perwira tinggi Polri berinisial EHS akibat dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan presiden dan pengusaha. EHS terbukti melakukan pemufakatan untuk akses ilegal dengan menggunakan perangkat teknologi Polri secara tidak profesional, melanggar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Polri terkait kode etik. EHS dan perwira lainnya yang terlibat dalam kasus ini, termasuk AS, telah mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan.
Satu lagi perwira Polri dipecat terkait penyadapan





Komentar 0