Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong, menegaskan bahwa PT Berkala Maju Bersama (BMB) harus memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma sesuai aturan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup 20 persen dari luas kebun inti yang menjadi hak masyarakat sekitar dan harus dikelola melalui koperasi. Peninjauan ini dilakukan setelah Bupati mengadakan rapat dengan PT BMB untuk menindaklanjuti keputusan tentang penghentian sementara kegiatan perkebunan sawit perusahaan.
Dalam rapat, PT BMB berkomitmen untuk memisahkan hak guna usaha atas nama koperasi penerima manfaat dengan luas total yang signifikan. Bupati juga mengingatkan bahwa sanksi bisa ditingkatkan hingga pencabutan izin usaha jika kesepakatan tidak dilaksanakan. Pemkab Gumas akan mengawasi penyusunan perjanjian kerja sama dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang ada, agar tidak merugikan masyarakat dan koperasi.
Bupati Gumas menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan kebun plasma dan meminta lokasi kebun yang diberikan harus strategis serta mudah dipantau oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa pengawasan harus menjadi tanggung jawab seluruh anggota koperasi untuk mencegah penyimpangan yang bisa menimbulkan masalah hukum di masa depan. Pemkab Gumas berkomitmen untuk terus mengawal pemenuhan kewajiban ini agar masyarakat dapat menikmati manfaat yang maksimal.





Komentar 0