Pemerintah Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, berhasil menurunkan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dari 21.000 unit menjadi 6.800 unit. Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Kabupaten Sleman, Muhammad Nurrochmawardi, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan perumahan. Sejak 2010, DPUPKP telah memperbaiki 14.200 unit RTLH, dengan penanganan rata-rata 1.000 unit setiap tahun selama hampir 15 tahun.
Kerja sama berbagai sektor dan sumber pembiayaan yang baik menjadi kunci dalam penurunan angka RTLH di Sleman. Anggaran berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, pemerintah pusat, serta dana CSR dan lembaga filantropi. Untuk tahun anggaran 2025 dan 2026, Pemkab Sleman akan terus memprioritaskan rehabilitasi rumah bagi masyarakat kurang mampu, dengan target 600 unit pada 2025 dan 400 unit pada 2026 dari APBD.
Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat bersifat variatif, tergantung pada tingkat kerusakan bangunan, berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per unit. Sebelum bantuan diberikan, DPUPKP melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran. Kriteria penerima bantuan adalah rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan pemiliknya merupakan keluarga miskin atau rentan miskin.
Meskipun sebagian besar wilayah prioritas telah ditangani, Pemkab Sleman tetap mendorong percepatan penanganan sisa RTLH dengan dukungan berbagai pihak, termasuk anggota dewan. Alokasi anggaran tahunan untuk program RTLH berkisar antara Rp8 miliar hingga Rp10 miliar, dan meskipun ada tekanan efisiensi anggaran, program ini tetap diprioritaskan. Melalui sinergi yang solid, Pemkab Sleman optimis dapat menekan sisa 6.800 unit RTLH agar menjadi hunian yang layak, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
Komentar 0