Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menjalin kerjasama dengan Universitas Khairun, Universitas Bumi Hijrah, dan Universitas Nuku dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan hukum. Pertemuan yang berlangsung pada 26 Oktober ini membahas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan sinergi dalam pemanfaatan sumber daya dan keahlian dari masing-masing pihak.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk memperkuat kebijakan hukum melalui pertukaran pengetahuan dan kajian akademik. Dia berharap, kerja sama ini akan menghasilkan program konkret yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Maluku Utara.
Para pihak menyepakati untuk menyempurnakan draf PKS sebelum penandatanganan. Kemenkum Malut akan melakukan telaah terhadap draf yang diajukan, dan setelah disepakati, penandatanganan akan dijadwalkan. Sinergi ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Komentar 0