Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Selasa (29/9) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh menuntut pembatasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan sementara maksimal satu tahun. Selain itu, mereka juga menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja platform digital dan pengawasan terhadap upah minimum serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
KBPBI menekankan bahwa undang-undang ketenagakerjaan harus melindungi pekerja dan tidak memudahkan eksploitasi tenaga kerja. Dalam aksi ini, mereka mengajukan 11 tuntutan yang mencakup berbagai aspek perlindungan dan keadilan dalam hubungan kerja.
Komentar 0