Kantor hak asasi manusia PBB telah menambahkan 61 perusahaan ke dalam daftar bisnis yang terlibat dalam aktivitas terkait pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Dengan penambahan ini, total perusahaan dalam daftar mencapai 214, yang berasal dari 11 negara, sebagian besar adalah perusahaan Israel. Perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam berbagai aktivitas terlarang, termasuk pembangunan pemukiman dan penyediaan layanan yang mendukungnya.
PBB memberi waktu 60 hari bagi perusahaan untuk memberikan klarifikasi terkait keterlibatan mereka. Pemukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan telah menjadi sorotan sejak Israel melancarkan serangan besar-besaran di Gaza.
Komentar 0