Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan kesempatan bagi mafia beras untuk beroperasi di Indonesia. Dalam upaya melindungi masyarakat dari praktik merugikan, pemerintah berkomitmen untuk menstabilkan harga dan menjaga pasokan beras nasional. Amran mengungkapkan bahwa terdapat 102 tersangka terkait pelanggaran dalam tata niaga beras, dan tindakan hukum akan terus dilakukan.
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan berbagai intervensi, seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan, untuk memastikan ketersediaan beras dan menurunkan harga di tingkat konsumen. Dengan stok beras lebih dari 4 juta ton, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas harga dan melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.
Komentar 0