Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi untuk mempercepat realisasi rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga saat ini, realisasi rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 154 ribu unit dari target 350 ribu unit pada tahun 2026. Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan perlunya transparansi dari BP Tapera mengenai kesiapan dan realisasi penyaluran FLPP, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
Ara juga mengingatkan bahwa meskipun capaian tahun lalu tertinggi, masih ada kendala dalam proses sertifikasi lahan yang harus diatasi. Kementerian PKP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mencari solusi untuk masalah ini. Selain itu, penguatan kinerja BP Tapera juga menjadi fokus evaluasi untuk mempercepat penyaluran FLPP.
Dengan waktu tersisa sekitar tiga bulan, Kementerian PKP berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar penyediaan hunian subsidi dapat lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan MBR.
Komentar 0