Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap terkait pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Abdullah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengusutan, serta meminta agar semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat, diperiksa secara objektif. KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka, termasuk orang-orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Abdullah berharap kasus ini menjadi momentum untuk memberantas praktik mafia tanah secara menyeluruh, bukan hanya menyentuh individu tertentu.
Komentar 0