Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menerima delegasi Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX di Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang dialog antara MPR, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membahas rekomendasi perbaikan demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Lestari menekankan pentingnya pemikiran akademik yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan keterbukaan terhadap kritik untuk membangun kepercayaan publik.
KNHTN IX, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, mengangkat tema "Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi". Dalam konferensi ini, peserta mengusulkan rekomendasi terkait konsolidasi regulasi, keadilan ekonomi, pemilu yang demokratis, dan penguatan partai politik. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas rekrutmen politik dan mendorong transparansi dalam pengelolaan partai.
Lestari juga mengajak akademisi dan masyarakat untuk memberikan masukan terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui laman resmi MPR. Penyerahan rekomendasi KNHTN IX dilakukan secara simbolis oleh Direktur PUSaKO kepada Lestari, menandai komitmen bersama untuk menjaga kehidupan berkonstitusi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Komentar 0