Komisi III DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan mereka mengenai RUU ini sebelum disetujui.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan terdapat 10 pokok pembahasan, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi. RUU ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, terutama dalam kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang merugikan banyak orang.
RUU ini juga menegaskan berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk potensi hukuman mati. Selain itu, diatur mengenai kewenangan dan tugas pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel.
Habiburokhman menyatakan syukur atas selesainya pembahasan RUU ini, yang diharapkan dapat mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana di Indonesia. Rapat Paripurna selanjutnya akan menjadi langkah penting dalam pengesahan RUU ini menjadi undang-undang.





Komentar 0