Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 13 organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk memastikan efektivitas layanan bantuan hukum bagi warga miskin. Proses ini dilakukan dengan analisis survei kepuasan penerima bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menekankan pentingnya transparansi dan digitalisasi dalam layanan bantuan hukum. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut undang-undang dan peraturan yang mengatur bantuan hukum, dengan harapan agar masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan yang optimal dan sesuai hak-haknya.





Komentar 0