Perhatian kini tertuju pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah 120 anggota DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mempertanyakan kelayakan pendidikan Gibran. Tanda tangan tersebut mencerminkan dukungan lintas fraksi, termasuk partai pengusung Gibran dalam Pilpres 2024, menandakan penurunan pijakan politiknya. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menyatakan dokumen pendidikan Gibran tidak sah semakin memperkeruh situasi, memicu pertanyaan tentang verifikasi dokumen di masa mendatang.
Gibran dan ujian legitimasi politik di Senayan





Komentar 0