Sejarah mencatat, keputusan pengunduran diri Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956 tidak diterima begitu saja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum tanggal tersebut, Hatta telah menyampaikan niatnya melalui surat kepada Ketua DPR. Fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi salah satu yang paling vokal menolak keputusan Hatta, berargumen bahwa perjuangan rakyat Indonesia masih memerlukan kehadirannya dalam kepemimpinan negara. PNI bahkan menginginkan Hatta menunda pengunduran diri hingga penyusunan undang-undang dasar baru selesai.
DPR mengirim delegasi untuk menemui Hatta dan meminta penjelasan terkait niatnya mundur. Delegasi ini terdiri dari perwakilan berbagai partai, termasuk PSII, Masyumi, NU, PNI, dan PKI, dan dijadwalkan melaporkan hasil kunjungan mereka kepada pimpinan DPR. Namun, meski telah ditemui, Hatta tetap pada pendiriannya untuk mengundurkan diri dan tidak mengubah keputusan tersebut.
Pada malam sebelum pengunduran dirinya, DPR mengadakan sidang khusus untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Hatta atas jasanya selama 11 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden. Ketua DPR menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas dedikasinya kepada bangsa dan negara.
Setelah pengunduran diri Hatta, kursi Wakil Presiden dibiarkan kosong selama 17 tahun hingga tahun 1973. Dalam sebuah biografi, Hatta mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil karena ketidaksesuaian dengan kebijakan Presiden Soekarno, menyoroti kompleksitas politik saat itu.





Komentar 0