Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah inkrah. Meskipun demikian, Demokrat mengakui hak Gibran untuk membela diri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Herman menekankan pentingnya menegakkan supremasi hukum dan menjaga stabilitas nasional dalam proses politik saat ini.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian mengenai isu ijazah bisa mengganggu pembangunan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga perlu solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasinya.





Komentar 0