Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Pegunungan tengah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) untuk memperkuat sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RIPPDA ini akan diusulkan ke DPR Papua Pegunungan dan dibahas pada tahun 2027, bertujuan menjadi dasar hukum pengembangan pariwisata di delapan kabupaten. RIPPDA direncanakan berlaku dari 2027 hingga 2045, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sektor pariwisata secara optimal.
Selain itu, RIPPDA menjadi pedoman strategis dalam merencanakan program kerja dan promosi destinasi wisata, serta memastikan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat dan pemerintah.
Komentar 0