Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan pusat komando darurat di Cirebon dan Purwakarta untuk memastikan penanganan bencana dan operasional pemerintahan tetap berjalan jika gempa besar melanda Bandung Raya akibat aktivitas Sesar Lembang. Sekretaris Daerah Herman Suryatman menjelaskan lokasi ini dipilih karena relatif lebih aman dari dampak langsung gempa. Fasilitas ini akan dilengkapi dengan perangkat pemantauan dan aplikasi pendukung untuk mengendalikan penanganan bencana.
Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan penyiapan fasilitas di gedung pemerintah provinsi di kedua daerah. Pusat kendali ini akan berfungsi sebagai alternatif jika pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat beroperasi. Pemprov Jabar juga tengah merencanakan anggaran untuk perangkat pemantauan dan infrastruktur teknologi informasi dalam penyusunan APBD 2027.
Selain pusat komando, Pemprov Jabar menekankan pentingnya edukasi mitigasi gempa kepada masyarakat, terutama di daerah rawan. Herman menegaskan bahwa kesiapsiagaan warga sangat penting untuk mengurangi risiko korban saat terjadi bencana. Edukasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitarnya.
Komentar 0