Pembentukan Kemenko Hilirisasi-Transisi Energi Masih Belum Ada Payung Hukum

Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi belum memiliki payung hukum yang jelas, meskipun Bahlil Lahadalia telah dilantik sebagai menteri. Peraturan Presiden yang diperlukan masih dalam pembahasan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan energi dan hilirisasi sumber daya alam.

Bahlil menyebut kementerian yang terlibat dalam koordinasi Kemenko tersebut, terutama ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta kemungkinan Kementerian Perindustrian. Dia juga menegaskan bahwa anggaran untuk kementerian ini tidak akan membebani keuangan negara, karena akan menggunakan anggaran yang sudah ada dari Kementerian ESDM.