Pemerintah Kabupaten Madiun sedang menyusun naskah akademik untuk rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Swalayan. Langkah ini bertujuan untuk mengatur investasi dan dunia usaha di daerah. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyatakan bahwa penyusunan ini melibatkan Direktorat Riset Universitas Brawijaya Malang dan berbagai organisasi perangkat daerah.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 mengenai pasar rakyat dan pusat perbelanjaan. Pemkab Madiun berkomitmen untuk mempercepat investasi dan penguatan ekonomi, mulai dari UMKM hingga pasar rakyat, untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, terdapat 20 pasar daerah, 43 pasar desa, dan sekitar 150 swalayan di Kabupaten Madiun, sehingga diperlukan payung hukum untuk kelancaran operasional.
Diharapkan, investasi pusat perbelanjaan dapat mendukung pasar tradisional dan mempromosikan produk UMKM lokal.
Komentar 0