BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan di Muara Enim, Sumatera Selatan, untuk mempersiapkan uji coba reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tiga reformasi utama yang diuji coba meliputi Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan sistem pembiayaan Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG). Muara Enim terpilih sebagai salah satu dari empat lokasi nasional karena karakter geografisnya sebagai daerah transit yang strategis.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Fadlina, menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan fasilitas kesehatan dalam mendukung pelaksanaan reformasi JKN ini. Kunjungan dilakukan ke berbagai fasilitas kesehatan di Muara Enim seperti RS Bukit Asam Medika dan Puskesmas Tanjung Enim untuk memastikan kesiapan dari aspek pelayanan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang diperlukan.
Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, Obrin Parulian, menambahkan bahwa reformasi JKN bertujuan untuk mengubah sistem rujukan yang sebelumnya berjenjang menjadi berdasarkan kemampuan pelayanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Uji coba ini direncanakan berlangsung maksimal 12 bulan sebelum diterapkan secara nasional.
Plt. Bupati Muara Enim, Sumarni, menyatakan bahwa partisipasi daerahnya dalam uji coba ini merupakan kontribusi untuk menyempurnakan sistem pelayanan kesehatan nasional. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi standar dan kebutuhan selama proses uji coba, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan JKN ke depan.
Komentar 0