DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyepakati rancangan belanja APBD Perubahan 2026 sebesar Rp4,965 triliun, meningkat Rp497 miliar dari APBD induk. Penambahan anggaran ini diharapkan dapat memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan ekonomi dan peningkatan layanan pendidikan serta kesehatan.
Wakil Ketua I DPRP, Petrus Makbon, menekankan pentingnya fokus pada program yang memiliki target output dan outcome yang jelas. Ia juga mengingatkan agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan kegiatan sesuai target dan tetap mengedepankan kualitas serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menjelaskan bahwa rancangan belanja perubahan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pendapatan daerah juga diperkirakan meningkat, meski defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp227 miliar, bertambah dari defisit sebelumnya.
Mandacan menyatakan bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas, sehingga perlu penajaman program prioritas. Perubahan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2026.
Komentar 0