Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan pembinaan terhadap belasan perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) di kota tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat, termasuk ketidakpastian pekerjaan dan penahanan pekerja tanpa kepastian penempatan. Beberapa pelanggaran yang ditemukan meliputi larangan berkomunikasi dengan keluarga, denda bagi yang mengundurkan diri, dan pemotongan gaji yang tidak transparan.
Eri Cahyadi juga mengidentifikasi banyak P3RT yang beroperasi tanpa izin yang sesuai, menggunakan rumah tinggal biasa tanpa mengubah izin usaha. Sebagai langkah penyelesaian, Pemkot Surabaya akan menyusun Peraturan Wali Kota untuk mengatur standar kelayakan P3RT, transparansi penggajian, dan larangan penarikan denda sepihak. Selain itu, 12 P3RT yang terverifikasi akan dipublikasikan untuk menjadi acuan bagi masyarakat.
Pemkot juga akan menindak tegas P3RT yang tidak terdaftar. Eri menekankan pentingnya perizinan yang benar untuk membantu masyarakat mencari nafkah, dan akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di Surabaya.
Komentar 0