Ombudsman RI menekankan pentingnya pemetaan dalam penyelarasan indikator penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menyatakan bahwa pemetaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi keterkaitan dan pembagian peran antar lembaga. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB.
Ombudsman berkomitmen untuk tetap menjalankan penilaian sesuai tugasnya, namun menyarankan perlunya matriks untuk indikator yang dikerjakan bersama oleh berbagai lembaga. Pertemuan dengan LAN juga membahas Indeks Kualitas Kebijakan sebagai instrumen evaluasi kualitas kebijakan pemerintah, yang kini disederhanakan untuk memudahkan pengukuran tanpa mengurangi aspek yang dinilai.
Komentar 0