Pemerintah perlu memastikan akurasi data dalam kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran. Data yang akurat dan terverifikasi penting untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. M.
Chairudin dari PT Surveyor Indonesia menekankan pentingnya verifikasi dan pembaruan data agar mencerminkan kondisi aktual penerima manfaat. Selain itu, Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyatakan bahwa penataan subsidi akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan teknologi digital. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti tiga aspek penting dalam merumuskan kebijakan subsidi, yaitu daya beli masyarakat, kondisi fiskal negara, dan kesehatan keuangan BUMN, terutama Pertamina, yang berperan dalam penyediaan energi.
Komentar 0