Sejarah hukum Indonesia mencatat skandal korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kehakiman, Mr. Djojohadikoesoemo (DG), pada tahun 1955. DG ditangkap setelah penyidik menemukan bukti kuat terkait dugaan suap penerbitan visa.
Penangkapan ini memicu polemik di masyarakat, dengan Jaksa Agung Soeprapto membantah tuduhan politis. DG diduga menerima suap Rp40.000 terkait penerbitan visa bagi warga keturunan Tionghoa, Bong Kim Thjong. Meskipun DG membantah semua tuduhan, ia dijatuhi hukuman satu tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi enam bulan setelah permohonan grasi kepada Presiden Soekarno.
Keputusan ini menuai kritik publik dan menimbulkan kekecewaan di kalangan pejabat pemerintah.





Komentar 0